GA NTB (WeforJet) – Setelah menggelar rakor dengan beberapa OPD terkait di kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat, kini Gema Alam melakukan rakor dengan pemerintah provinsi NTB yang dihadiri oleh Bappeda, DP3AP2KB, Dinas ESDM, Dina LHK dan Dinas Sosial, selain itu juga dihadiri oleh beberapa NGO dan media diantaranya Walhi NTB, Konsepsi NTB, Yayasan Penabulu dan Solidaritas Perempuan NTB, Tribun Lombok, AJI NTB dan Kompas. Kegiatan rakor ini dilakukan di Lombok Raya Hotel Mataram.
Seperti rakor sebelumnya di 3 kabupaten, kali ini Gema Alam akan memaparkan capaian program We for Jet ke pemerintah provinsi selama 6 bulan berjalan dan difasilitasi oleh Ibu Yane Rachma Bhirawati aktivis perempuan NTB.
Kegiatan ini dibuka oleh bapak Irvan Suwarno yang mewakili kepala Bappeda Provinsi NTB. Menurutnya program ini sangat bagus dikerjakan di tingkat provinsi NTB, bagaimana penanggulangan kemiskinan terutama terhadap kelompok rentan. Bappeda menyebut para NGO yang bekerja di NTB sebagai mitra pembangunan yang berupaya untuk bersama-sama membangun provinsi melalui berbagai sector. Salah satunya program ini, bagaimana mengentaskan kemiskinan untuk pemberdayaan masyarakat pada sektor energi tarbarukan, “ucapnya.
Dalam rapat koordinasi level provinsi, Project Manager, Muhammad Juaini menyajikan seluruh tahapan, mulai dari awal inisiatif hingga kebijakan pendukung transisi energi. Dikatakannya tahun pertama rogram ini akan lebih banyak melakukan kajian, pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, program ini lebih banyak menyentuh dan mempersiapkan sumber daya manusianya supaya mimpi program ini di tahun 2033 adalah, perempuan dan kelompok rentan mendapatkan manfaat dan memimpin Just Energi Transition untuk peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian. Salah satu aspek yang penting dalam capaian program ini adalah pendataan disabilitas, dengan data ini para pihak tahu kondisi disabilitas dan kebutuhannya.
Menanggapi hal ini beberapa OPD memberikan respon positif terhadap yang sudah dicapai oleh program selama 6 bulan ini, salah satunya soal data disabilitas yang bisa disingkronkan dengan data OPD terutama Dinas Sosial. Pandangan berbeda yang dilontarkan oleh AJI NTB, menurutnya, dalam konteks media, isu akar rumput ini adalah berita nomor dua, bila dibandingkan dengan berita dari para kalangan elit. Dalam padangan jurnalistik informasi akar rumput ini menjadi penting di media massa, tetapi karena NGO tertutup atau jarang berkolaborasi sehinga jarang terkuak di media, “katanya. Pelibatan perempuandan dalam transisi energi ini perlu dikuatkan dalam sector media, agar terus dipublikasikan, “sambungnya.
Harapan dari para pihak terhadap pertemuan ini supaya saling berkolaborasi soal data, agar apa yang menjadi kebutuhan perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat terpenuhi berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan yang paling penting adalah pelibatan media supaya isu diakar rumput terus disuarakan sehingga dapat tertangani dengan baik, karena ini adalah tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, NGO dan pihak lain demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi NTB. (gantb)